Jakarta, 29 Januari 2024—Dari delapan isu debat kelima yaitu soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia (SDM) dan inklusi, isu kesehatan akan menjadi perdebatan hangat. Ini karena selain menyangkut hajat hidup orang banyak, saat ini masih sangat banyak persoalan yang mengitari pembangunan sektor kesehatan di Indonesia.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan isu utama terkait bidang kesehatan di Indonesia adalah mereformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) melalui tiga agenda utama yaitu kelembagaan, regulasi dan pendanaan. Tujuannya adalah agar pelayanan kesehatan di Indonesia lebih berkualitas, setara, merata, responsif, tangguh dan adaptif. Kesemuanya itu bisa terwujud jika didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang setara di seluruh wilayah Indonesia.
“Namun, selain isu utama mereformasi SKN, terdapat sembilan isu turunan lain yang mendesak untuk segera diselesaikan oleh presiden mendatang yaitu pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan (nakes), sistem surveilans kesehatan belum terintegrasi dan real-time, pembiayaan kesehatan masih rendah, stunting, angka kematian ibu dan bayi, prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria) yang masih tinggi, rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan terakhir masih tingginya angka perkawinan anak,” ujar Fahira Idris di Jakarta (29/1).
Fahira Idris mencontohkan soal fasilitas kesehatan dan kapasitas nakes yang hingga saat ini masih belum merata karena masih menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan, harus segera diselesaikan. Disparitas tenaga kesehatan ini masih tantangan besar, mengingat jika merujuk standar WHO, rasio dokter dan pasien yang ideal adalah 1:1000 dan di Indonesia baru Jakarta yang mencapai kondisi ideal tersebut. Sementara di daerah lain rasio dokter dan pasien masih jauh dari ideal.
Selain itu, sistem surveilans kesehatan di Indonesia yang belum terintegrasi dan real-time menjadi problem serius. Ini karena, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi sistem kesehatan belum optimal. Tantangan semakin berat, karena Indonesia masih tergantung kepada negara lain untuk pemenuhan obat dan sediaan farmasi.
Isu lain yang juga patut menjadi perhatian para capres saat debat kelima nanti adalah soal pembiayaan atau anggaran kesehatan Indonesia yang cukup rendah dibandingkan dengan kebutuhan dan tantangan kesehatan yang ada. Berdasarkan data Bank Dunia (World Bank) yang dirilis tahun 2023 ini, anggaran kesehatan Indonesia tertinggal dibandingkan negara – negara middle income lainnya karena baru mencatatkan kisaran 2,98 % dari PDB sejak 2011 hingga 2020. Bandingkan dengan Malaysia yang sudah 3,70 %, Singapura 4,15 %, Thailand 3,80 %, dan Filipina 4,12 %. Bahkan dalam lingkup global, negara-negara middle income lain, rata-rata berada di kisaran 5,22 % dari PDB.
“Reformasi SKN sulit terealisasi tanpa didukung alokasi anggaran kesehatan yang memadai. Terlebih negara seperti Indonesia yang wilayahnya luas dan jumlah penduduknya besar. Makanya, pada debat nanti, publik akan menunggu capres mana yang punya komitmen menaikkan alokasi anggaran kesehatan,” pungkas Fahira Idris yang juga Caleg DPD RI Dapil DKI Jakarta ini.
