Jakarta, Viralpediaz.com -Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengakui bahwa dia belum membangun komunikasi pribadi dengan kubu pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), terkait wacana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hal ini dia sampaikan setelah ditanya tentang komunikasi dengan kubu AMIN mengenai wacana digulirkannya hak angket DPR. "Saya belum berkomunikasi (dengan kubu AMIN) secara pribadi," kata Ganjar saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).
Meskipun demikian, dia menyambut baik dukungan dari sekretaris jenderal tiga partai politik pengusung AMIN terhadap wacana hak angket. Ketiga sekjen yang dimaksud adalah Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid, dan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-habsyi. Ganjar kembali menyampaikan bahwa hak angket adalah cara yang paling adil yang perlu dilakukan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. "Yang terbaik untuk mengklarifikasi semua ini adalah dengan menggunakan hak pengawasan dan hak konstitusi DPR untuk kemudian melakukan penyelidikan. Ini adalah cara yang paling baik dan adil. Jadi tidak perlu takut. Ini adalah hal yang biasa dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia," jelasnya.
"Dengan cara itu, akan ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya dapat dibuka dan publik dapat melihatnya. Kemudian kita bisa mencari tahu siapa yang benar, jadi menurut saya hak angket adalah cara yang paling tepat," lanjutnya. Sebelumnya dilaporkan bahwa tiga partai Koalisi Perubahan, yaitu Partai Nasdem, PKS, dan PKB, menyatakan dukungan mereka terhadap hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024). "Semangat kami sama seperti yang disampaikan oleh Pak Anies, kami siap bersama inisiator PDI-P untuk menggulirkan Hak Angket," kata Hermawi.
Dia mengatakan bahwa Koalisi Perubahan telah mengumpulkan berbagai fakta kecurangan yang dapat menjadi dasar dalam penyelidikan hak angket nantinya. Sementara itu, untuk pelaksanaan hak angket di DPR RI, Hermawi menyebut bahwa keputusan ada di tangan PDI-P sebagai partai dengan fraksi terbesar. "Kawan-kawan PDI-P sebagai partai terbesar sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya? Itu yang bisa saya jelaskan, dalam kebersamaan kita ingin ada kesetaraan dan saling menghargai," ujarnya.
